Tindakan sosial berlalulintas beretika

Posted on Oktober 14, 2010

0


TINDAKAN SOSIAL BERLALULINTAS BERETIKA

KAUM TERPELAJAR

DI SUSUN OLEH:

THERESIA HESTI KURNIAWATI (03616)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN SOSIOLOGI 2008

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2010

TINDAKAN SOSIAL BERLALULINTAS BERETIKA

KAUM TERPELAJAR

A. Latar Belakang

Berlalulintas dan mematuhi peraturan-peraturan rambu-rambu lalu lintas ternyata belum seluruhnya masyarakat memahami peraturan tersebut termasuk kaum terpelajar yang telah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Kaum terpelajar dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas bahkan mahasiswa/mahasiswi masih banyak yang tidak tahu beretika berlalulintas, seperti halnya tidak menggunakan helm, tidak membawa STNK/SIM, tidak menghidupkan lampu kendaraan siang hari, tidak melengkapi kendaraan dengan kaca spion lengkap, melebihi batas kecepatan maksimal serta kurang mengenal teknologi berkendaran( Transportasi) baik kendaraan roda dua maupun roda empat dan peraturan berlalulintas lainnya.

Masyarakat yang menggunakan alat transportasi kendaraan setidaknya mampu mengenal peraturan-peraturan yang berupa tanda-tanda maupun simbol-simbol berupa warna, gambar atau tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh surat keputusan menteri perhubungan yang bertujuan menjaga keteraturan berlalu lintas. Masyarakat termasuk Kaum pelajar diharapkan sejak dini mengetahui sosialisasi dari pemerintah dalam mematuhi peraturan berlalulintas dan tindakan “ugal-ugalan” bahkan tidak memakai helm serta perlengkapan berkendaraan tidak serta menerobos peraturan lalu lintas yang ingin berlomba-lomba cepat sampai tujuan dan diupayakan tidak terulang terus-menerus dan menjadi suatu kebiasaan kaum terpelajar maupun masyarakat umumnya. Lupa mengunakan helm, tidak membawa STNK/SIM, Lampu spion yang hanya sebelah, menerobos rambu lalu lintas, tidak menghidupkan lampu kendaraan dan sebagainya sering kita melihatnya dan tentunya ini menjadi permasalahan berlalulintas.

Sosialisasi etika dalam berlalulintas mengunakan kendaraan bagi pengemudi adalah suatu alternatif untuk menanamkan moralitas baik di dalam individu pengguna/pengemudi maupun masyarakat umum lainnya supaya masyarakat yang menggunakan jalan dengan peraturan berlalulintas dapat menggunakan dengan nyaman dan kecendrungan terjadi kecelakaan maupun melanggar rambu-rambu lalu lintas dapat dikontrol.

Dalam hal ini, bila kita melihat data statistik yang dilansir oleh pihak Kepolisian Daerah seperti yang diberitakan Kompas, data kecelakaan DIY tahun 2007 meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jumlah korban diperkirakan pada periode tahun 2005 sampai bulan april 2008 ada kurang lebih 767 orang meninggal dan 7.830 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Data yang terkumpul secara spesifik dari fenomena kecelakaan terjadi pada pengendara sepeda motor. Rata-rata kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor diperkirakan 46,87 %, mobil penumpang 25,05 %, kendaraan barang 20,69 % dan bus 7,39%. ( Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat, 2006: VI-4)

Kita melihat bahwa di jalan-jalan raya maupun jalan terpencil ada banyak gundukan atau polisi tidur yang diharapkan dapat mengontrol kecepatan berkendaran tetapi apakah ini menjadi alternatif yang baik karena kita mengetahui bahwa jalan-jalan yang sudah “mulus” harus dibangun gundukan-gundukan/polisi tidur untuk kepentingan individu-individu yang sering dan tidak tahu menggunakan jalan raya dengan peraturan-peraturannya. Asumsi mendasar tersebut juga di dukung oleh Data Kepolisian bahwa 80% penyebab kecelakaan berlalu lintas terjadi karena pengemudi yang kurang tertib dalam berlalu lintas ( Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2006: 41) sehingga data tersebut mendukung dibangunnya gundukan/polisi tidur. Data-data tersebut memperlihatkan bahwa sosialisasi terhadap displin atau beretika berlalulintas dalam menggunakan jalan masih dapat dikatakan rendah.

Sosialisasi terhadap displin berlalulintas dapat dikenalkan untuk kaum terpelajar karena kaum pelajar yang sudah memiliki hak dalam menggunakan transportasi kendaraan sejak berusia 17 tahun ke atas, sosialisasi juga meliputi pengenalan tanda-tanda serta simbol-simbol berlalu lintas dan ujian untuk mendapatkan surat ijin menggunakan kendaraan/ mengemudi ( SIM) serta etika berlalu lintas serta diharapkan dapat menumbuhkan kedisplinan dan kebiasaan berlalu lintas yang mematuhi peraturan. Tindakan kaum terpelajar yang memiliki etika berlalulintas mempengaruhi tindakan individu-induvidu lainnya menjadi tindakan social beretika berlalulintas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang teruraikan di atas, permasalahan umum yang diupayakan dapat di realisasikan penyelesaiannya adalah Mengapa Kaum pelajar yang diharapkan mengetahui tentang beretika berlalulintas cendrung masih melakukan pelanggaran aturan lalu lintas serta faktor-faktor apa yang menyebabkannya?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan menulis ilmiah “ Etika Berlalulintas Kaum Terpelajar” dapat menerangkan tentang kecendrungan tindakan pelanggaran aturan berlalulintas dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya?

D. Metodologis Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini berupa studi literatur dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal penelitian dan observasi.

E. Tinjauan Pustaka

Etika adalah ……

Beretika bukan saja terjadi begitu saja tetapi ada sosialisasi yang di tanamkan dalam diri individu maupun masyarakat dalam sistem social. Menurut Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai “ a proses by which a child learns to be a participant member of society” yaitu proses melalui seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat ( Berger, 1978: 116).

Kaum pelajar yang dikategorikan berusia antara sekolah menengah pertama ( 12-15 tahun), Sekolah menengah atas ( 15-18 tahun),dan juga mahasiswa/mahasiswi ( 18-24tahun) memiliki hak menggunakan transportasi kendaraan serta sosialisasi terhadap simbol-simbol peraturan berlalulintas seperti sosialisasi yang diperlakukan oleh menteri perhubungan seperti berikut:

1.      Pengelompokan rambu berdasarkan rambu peringatan, rambu petunjuk, rambu larangan dan perintah.

1.1    Rambu Peringatan dapat disimbolkan berupa lambang, angka dan huruf serta gambar sebagai berikut:

 

Simpang 4               Simpang 3              Jalan Licin             longsor

1.2    Rambu Petunjuk dapat disimbolkan sebagai berikut:

tentang arah petunjuk maupun letak kota yang akan dituju.

1.3    Rambu larangan dan perintah dapat disimbolkan sebagai berikut:

 

Mobil dan sepeda   Pejalan kaki             Dilarang Masuk    Pesepeda

Dilarang masuk      Dilarang masuk                                      Dilarang masuk

 

 

Rambu stop             Wajib belok kiri     Wajib mengitari    Beri Kesempatan

Bundaran

Ket: warna merah bertanda berhenti, warna kuning berarti bertanda berhati-hati, warna hijau berarti dapat berjalan. ( sumber: Pringgodigdo. 1973. Ensiklopedia umum. Jakarta: Yayasan Kanisius.)

Berbagai kasus pelanggaran maupun kurang pengetahuan beretika berlalulintas bagi kaum pelajar maupun masyarakat umumnya karena kurangnya sosialisasi serta sistem budaya terhadap penerimaan simbol-simbol berlalulintas di Negara berkembang khususnya di Indonesia belum tereksternalisasi, objektivitas dan internalisasi dalam gagasan Berger dan Luckmann. Ekternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural dari produk manusia, objektivitas yaitu interaksi social yang terjadi dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi dan Internalisasi yaitu proses mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga social atau organisasi social tempat individu menjadi anggotanya( Bungin,Burhan.2008:15).

Penjelasan adalah bahwa etika dalam diri individu yaitu kaum terpelajar dengan adanya peraturan berlalulintas menggunakan transportasi kendaraan belum terinternalisasi dalam dirinya. Tentunya adanya sosialisasi peraturan berlalulintas yang diputuskan oleh pemerintah melalui menteri perhubungan dan transportasi dapat dibangun berkelanjutan agar pemaknaan atas simbol/tanda peraturan dapat diterima oleh masyarakat maupun kaum terpelajar yang rata-rata menggunakan transportasi kendaraan.

1. Tindakan sosial beretika berlalulintas sebagai Habitus Kaum Terpelajar

Tindakan sosial ( social action) merupakan tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain dan mempunyai makna subyektif baginya ( Weber). Jadi tindakan individu yang melakukan sesuatu yang tujuannya mempengaruhi atau dipengaruhi orang lain membentuk tindakan sosial seperti halnya menanamkan pemaknaan ( simbol-simbol/tanda) serta memiliki etika berlalulintas kaum terpelajar, kaum terpelajar inilah yang akan mempengaruhi masyarakat umumnya yang menggunakan transportasi kendaraan untuk displin atau tertib terhadap peraturan lalu lintas yang dirancang agar menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan, memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin serta mengurangi tingkat kecelakaan. Kaum pelajar yang memiliki etika berlalu lintas yang baik dipengaruhi oleh sosialisasi pihak lain. Konsep lainnya dari gagasan Pierre Bourdieu yaitu Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial ( Ritzer.2004: 581).

Manusia dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi dan mengevaluasi dunia sosial sehingga manusia/orang mempraktekkan persepsi, pemaknaan, pemahaman dari apa yang mereka lihat, dengar, dalam mentalitas pemikiran manusia. Habitus inilah merupakan produk dari internalisasi struktur dalam dunia sosial dan habitus inilah yang akan membentuk sikap, perilaku maupun tindakan individu maupun kelompok untuk melaksanakan membentuk aturan-aturan tersendiri. Menurut Swartz yang menerangkan bahwa habitus memiliki 2 karakter khusus yaitu habitus merupakan struktur-struktur yang terstruktur dan habitus merupakan struktur yang menstrukturkan.

Contohnya: Kaum pelajar bertindak berdasarkan logika praktis, dimana ketika seorang pelajar SMA yang bertempat tinggal di Bantul dan sekolahnya ada di Yogyakarta, jarak tempuh diperkira-kirakan dari rumah sejauh 1 km tetapi pengalaman di jalan raya yang tidak sering menemui polisi dan seorang pelajar SMA ini sering melihat teman-teman pelajar SMA tidak menggunakan helm bahkan menerobos lampu merah karena di anggap bahwa tidak ada penilangan oleh pihak polisi di jalan tersebut atau jarang bertemu dengan polisi walaupun seorang pelajar SMA tahu tentang beretika berlalu lintas tetapi tetap melanggar peraturan berlalulintas terdorong karena pengaruh teman-teman yang dilihatnya atau pertimbangan lainnya jika seorang pelajar SMA ketika lupa menggunakan helm dan menerobos rambu lalu lintas yang berwarna merah dapat dikatakan belum tentu mereka tidak mengerti etika berlalulintas, mungkin yang melatarbelakangi pilihan tersebut karena situasi terlambat masuk sekolah dan tidak mungkin kembali kerumah mengambil helm atau situasi terburu-buru.

Tindakan sosial yang mempengaruhi perlaku, pola, sikap kaum terpelajar dapat memberikan efek positif dalam mengontrol sistem peraturan berlalulintas, kaum terpelajar inilah yang akan menjadi regenerasi dalam membangun sistem peraturan berlalulintas yang memiliki etika serta memahami pemaknaan akan ketertiban berlalulintas sehingga permasalahan kecelakan maupun macet bukan lagi masalah yang terlalu besar dan pembangunan jalan-jalan yang melihat situasi lingkugan, tidak sekedar memiliki alternatif membentuk polisi tidur bahkan ini menjadi masalah yang berkelanjutan tidak menjadi penyelesai permasalahan.

Hal yang paling mendasar adalah struktur sosial budaya masyarakat Indonesia dalam penerimaan atas peraturan-peraturan baru, maka dibutuhkan sosialisasi berkelanjutan terus-menerus dan diharapkan masyarakat maupun kaum terpelajar terlibat/berpartisipasi dengan adanya peraturan-peraturan yang di bentuk di Negara Indonesia.

 

2. Sketma logika berpikir

KECELAKAAN , lupa menggunakan perlengkapan berkendaraan

 

 

KEMACETAN DI JALAN

 

 

 

 

Banyaknya masalah pelanggaran berlalulintas

Ketidaksadaran terhadap ketertiban berlalulintas

Ketidaktegasan peraturan berlalulintas yang dibentuk

 

 

 

Habitus belum terbentuk

Terhadap etika belalulintas

Peraturan yang tidak terintegrasi dengan moralitas

Kurangnya  sosialisasi

Etika berlalulintas

sosialisasi

STRUKTUR SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

individu/masy

 

 

 

 

Ket: Struktur sosial budaya masyarakat khususnya di Indonesia secara sosiologis belum dapat menerima adanya modernisasi dalam peraturan-peraturan berlalulintas sehingga sulit menanamkan etika berlalulintas bahkan membentuk habitus tertib peraturan berlalulintas. Kaum pelajar menjadi subyek dalam menerapkan peraturan-peraturan beretika yang sesuai dengan peraturan berlalulintas dengan tindakan berprilaku serta mengenal simbol-simbol rambu-rambu lintas dan diharapkan mengendalikan terjadinya kecelakaan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

F.         KESIMPULAN

 

Beretika berlalulintas kaum pelajar dapat dinilai secara generalisasi masih rendah karena sosialisasi terhadap pemaknaan simbol/tanda peratuan lalulintas belum dapat terealisasikan dengan baik bahkan penerimaan masyarakat terhadap peraturan berlalulintas juga rendah dilihat dari data-data statistik bahwa angka kecelakaan makin meningkat dan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalulintas dapat diprediksikan masih tinggi.

Pemerintah maupun menteri perhubungan dan transportasi serta aparat kepolisian memiliki tugas yang berat dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang dibentuk bagi ketertiban berlalulintas dan mengenalkan peraturan tersebut dengan integrasi moralitas pengguna jalan atau bertransportasi. Pemerintah dapat memperkenalkan etika berlalulintas kepada kaum terpelajar agar dimungkinkan menjadi tindakan sosial yang mempengaruhi masyarakat umumnya yang belum terlalu mengenal alat transportasi dan pemaknaan akan simbol/tanda dari peraturan yang dibentuk agar polisi-polisi tidur berupa gundukan ataupun patung polisi makin dikurangi. Kesadaran berlalulintas inilah yang dibangun oleh masyarakat yang benar-benar tertanam dalam pikiran menjadi habitus baru.

Ketertiban berlalulintas bukan saja tugas pemerintah tetapi masyarakat umum lainnya, ini juga terkait dengan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia yang belum dapat menerima modernitas oleh adanya peraturan-peraturan baru. Kemacetan dan kecelakaan dapat dikontrol oleh sistem peraturan berlalulintas yang tegas.

 

DAFTAR PUSTAKA

Bungin. Burhan. 2008. Konstruksi sosial Media Massa. Kekuatan pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

Ritzer. George & Goodman.Douglas J. 2004. Sociological Theory. New York : McGraw-Hill. ( Penerjemah: Nurhadi, 2008. Teori Sosiologi dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern. Yogyakarta: Kreasi wacana).

Jurnal penelitian program kreativitas mahasiswa. 2010. Tindakan Pelanggaran Lalu Lintas sebuah kajian Sosiologis. Studi tentang fenomena pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Pringgodigdo. 1973. Ensiklopedia umum. Jakarta: Yayasan Kanisius.

Diktat Kuliah : Rekayasa Lalu Lintas, Teknik Sipil Universitas Widyagama Malang

 

 

Posted in: Uncategorized